“Windfall Tax” Batu Bara, Solusi Iklim, dan Transisi Energi Berkeadilan

Jakarta

Konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas bahan bakar fosil meningkat tajam. Hal ini terjadi akibat disrupsi rantai pasok bahan bakar fosil serta pemberlakuan sanksi atas invasi Rusia. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai negara Barat, yang sebelumnya bergantung pada ekspor minyak dan gas Rusia, berbondong-bondong beralih ke batu bara.

Alhasil, dengan meningkatnya permintaan batu bara secara drastis, harga komoditas ini melonjak hingga tiga kali lipat –bahkan pernah mencapai harga tertinggi US$ 425 per ton pada 7 Maret 2022 dibanding rata-rata harga pada 2021 sebesar US$ 119 per ton.

Meningkatnya permintaan batu bara dari Uni Eropa menyebabkan perusahaan tambang batu bara Indonesia mendulang keuntungan berlipat selama kuartal pertama 2022. Hal ini tercermin pada laporan keuangan beberapa perusahaan batu bara yang mencatat kenaikan laba bersih signifikan di periode tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Contohnya, PT Adaro Energi Tbk mencatat kenaikan laba bersih dari US$ 71,7 juta menjadi US$ 400,1 juta (atau naik sebesar 419,6%). PT Indo Tambangraya Megah Tbk dengan kenaikan laba bersih 406,8% (dari US$ 42,1 juta menjadi US$ 213,3 juta) dan diikuti oleh PT Bukit Asam Tbk dengan kenaikan laba bersih 354,6% (dari Rp 500,5 miliar atau US$ 34.6 juta menjadi Rp 2.275 miliar atau US$ 157.6 juta).

Kenaikan laba ini bisa saja berumur panjang selama periode invasi Rusia. Namun demikian, perlu diingat bahwa peningkatan produksi batu bara Indonesia beberapa tahun belakangan sudah melampaui target kuota yang ditetapkan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017 sebesar 400 juta ton per tahun. Kementerian ESDM mencatat, produksi batu bara Indonesia mencapai 606,22 juta ton pada 2021.

Pada saat yang sama, pemerintah masih terus bersiasat mencanangkan berbagai strategi untuk bangkit dari resesi ekonomi pascapandemi. Salah satu langkah yang diambil adalah menargetkan pendapatan negara melalui pajak mencapai Rp 1.265 triliun sepanjang 2022 –atau naik Rp 35,4 triliun dibanding 2021. Untuk dapat mencapai target tersebut, Kementerian Keuangan mempersiapkan belasan peraturan yang menyasar berbagai sektor dan objek pajak, di antaranya sektor industri, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan.

Sayangnya, industri batu bara tampaknya belum termasuk dalam sektor-sektor yang disasar. Padahal meningkatkan pajak sektor yang sedang ketiban “rezeki nomplok” (windfall profits) adalah cara paling aman dan lazim digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara, ketimbang menargetkan pajak pada sektor lain yang mungkin masih kesulitan untuk bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi.

Windfall tax merupakan pajak tambahan yang dapat dibebankan pemerintah kepada suatu perusahaan ketika mereka memperoleh keuntungan besar dari hal yang tidak terduga –terutama jika perusahaan tersebut merupakan bagian dari industri ekstraktif. Publish What You Pay (PWYP) Norwegia telah menunjukkan bahwa sebuah windfall tax akan menguntungkan semua pihak, termasuk perusahaan yang membayarnya, karena keberadaan pajak tersebut akan mendorong perusahaan pembayar untuk mendorong efisiensi.

Contoh konkret lainnya adalah windfall tax yang dicanangkan pemerintah Inggris bulan lalu sehubungan dengan peningkatan harga bahan bakar minyak karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Windfall tax itu diperkirakan meningkatkan pendapatan Inggris sebesar £ 5 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban kebutuhan hidup 8 juta rumah tangga dengan pendapatan terkecil di Inggris.

Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada dua alasan yang membuat kebijakan ini sangat penting diterapkan di tengah situasi ekonomi-geopolitik yang terus bergejolak ini. Pertama, windfall tax berguna untuk menjaga stabilitas negara dan membantu ekonomi Indonesia bangkit kembali setelah diguncang pandemi. Kementerian Keuangan mencatat, sepanjang 2020 hingga 2022 sekitar 125.243 karyawan di-PHK, menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia per September 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71 persen. Meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan dibarengi dengan kenaikan harga cabai, daging, beras, dan pangan pokok lainnya berpotensi mengganggu stabilitas negara. Di sinilah pemberlakuan windfall tax dapat digunakan untuk mempertahankan stabilitas, dengan mengurangi beban utang maupun dengan mensubsidi masyarakat menengah bawah yang terpukul karena inflasi energi dan bahan pokok lainnya selama pandemi dan perang.

Kedua, mempercepat kemajuan transisi energi bersih di Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai Presiden G20 2022 dan Kepemimpinan ASEAN 2023 diharapkan dapat menjadi panutan dalam memerangi krisis iklim. Dorongan global agar Indonesia segera melakukan transisi energi kian memuncak karena tenggat waktu untuk mencapai target maksimal perubahan iklim 1,5 derajat C semakin mendekat.

Selain itu, berbagai rangkaian kelompok G20, seperti Think-tank 20 (T20) dan Youth 20 (Y20) sepanjang tahun ini kerap membahas isu just transition atau transisi berkeadilan menuju energi bersih yang menggarisbawahi peran pelaku industri, terutama sektor yang menyumbang pemanasan global paling besar seperti tambang batu bara dan PLTU untuk aktif bertransisi. Pemberlakuan windfall tax dapat digunakan untuk mendorong transisi energi yang berkeadilan sebelum cadangan batu bara kita habis karena akselerasi ekstraksi yang telah terjadi.

Lalu, bagaimana caranya?

Agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang penerimaan negara melalui windfall tax, hal pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan negara sebagai payung hukum implementasi windfall tax yang bersumber dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 tahun 2021).

Pemangku kebijakan perlu melihat potensi pendapatan negara dari windfall tax batu bara untuk keperluan menjaga kestabilan ekonomi negara. Baik dengan mengurangi beban utang negara, meningkatkan ketahanan sosial, serta mendorong keberlanjutan transformasi sistem energi Indonesia menuju energi terbarukan yang berkeadilan dengan mendorong efisiensi operasional penghasil batu bara.

Sudah saatnya bagi sektor batu bara, yang selama ini sering digadang-gadang sebagai sumber utama devisa negara, untuk memberikan manfaat lebih bagi bangsa dengan berkontribusi lebih besar untuk kestabilan sosio-ekonomi Indonesia baik pada masa kini maupun untuk masa depan.

Brurce Mecca pemerhati pembiayaan iklim, analis senior untuk pasar karbon di Climateworks, lulusan Master of Environmental Science dari Yale

(mmu/mmu)